Menteri BUMN Rini Soemarno, Birokrat Pemerintah atau Profesional Bisnis?

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengakui dirinya sampai saat ini masih sangat bingung dengan fungsi Kementerian BUMN yang usianya telah mencapai 19 tahun. Apakah akan menjadi birokrat pemerintahan atau mengarah ke profesional bisnis.

Padahal, kata Rini, Kementerian BUMN pada awal didirikan memiliki tugas untuk menyatukan perusahaan pelat merah yang sebelumnya berada di bawah naungan koordinasi kementerian teknis di masing-masing sektor. Tapi, saat ini, jati diri Kementerian BUMN cukup membingungkan.

“Saya rasa waktu didirikan ini, Kementerian BUMN dipegang Menteri pertamanya Pak Tanri Abeng. Saya rasa beliau cukup jelas, tanggung jawabnya menyatukan BUMN yang tadinya di bawah kementerian teknis. Proses yang cukup berat, tapi balik lagi kurang jelas Kementerian BUMN bertindak ke birokrasi atau profesional korporasi yang akan dijalankan,” jelas Rini, ditemui dalam acara ‘Ulang Tahun ke-19 Kementerian BUMN’, di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa 18 April 2017.

Meski demikian, mantan pejabat di perusahaan Astra International ini mengakui, dirinya sejak awal diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Menteri BUMN telah berbicara banyak terhadap perusahaan BUMN di masa mendatang.

Rini mengharapkan, Kementerian BUMN bisa dikelola secara profesional, namun bisa juga menjadi perantara pemerintah dalam merealisasikan program-program yang telah dicanangkan.

“BUMN harus bisa dikelola secara profesional, tapi bisa jadi kepanjangan tangan pemerintah dalam mendorong pembangunan, dan merealisasikan program pemerintah yang bisa dikalkulasikan secara komersial,” pungkas Rini.