Bahaya, Ancaman PKI Bangkit Kembali di Indonesia

mixberita.com – Peringatan bahwa PKI akan bangkit lagi sudah diserukan oleh Mayjen Punrwirawan Kivlan Zein agar masyarakat lebih waspada. Bukan tanpa dasar Kivlan Zein menyatakan hal tersebut. Dia mengaku bahwa dirinya mempunyai data yang bisa meyakinkan masyarakat jika partai yang berlambang palu arit tersebut mulai bergerak.

Pada hari Rabu 1 Juni 2016 kemarin Kivlan menyabuitkan bahwa rancangan mereka paling maksimal tahun 2017 akan bangkit kembali. Diklarasi ketika negara meminta maaf kepada mereka karena mereka tidak bersalah.

Kivlan juga menyebut bahwa saat ini PKI telah di pimpin oleh seseorang yang bernama Wahyu Setiaji. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa sosok Wahyu Setiaji ini? Sayangnya Kivlan masih enggan menjelaskan lebih detil mengenai siapa sosok Wahyu Setiaji ini.

Lebih lagi, Kivlan juga menyampaikan bahwa markas pusat PKI kini tidak lagi berada di tempat yang senyap. Kini PKI berkantor di tengah perkotaan, tepatnya di wilayah Jakarta Timur tidak jauh dengan kantor pusat Nahdlatul Ulama (NU).

Dia menjelaskan bahwa bekas kantor PKI yang berada di samping hotel Acacia, Jalan Mataram kini sudah mulai direnovasi. Seolah-olah kantor tersebut adalah milik sebuah PT. Kivlan menyebut bahwa disitulah PKI berada. Itu merupakan indikasi bahwa PKI akan bangkit lagi.

Melihat pertanda tersebut, Kivlan juga meminta masyarakat untuk bersiap melawan PKI. Menurutnya langkah pencegahan kini harus dilakukan sebelum PKI menjadi lebih kuat dan mengancam negara lagi.

Tidak hanya itu, Kivlaln juga meminta Front Pembela Islam dan Ormas bela negara untuk ikut berperan aktif dalam mendeteksi gerak gerik yang dilakukan PKI. Bila ketahuan segera ditindak dan diberikan kepada polilsi saja.

Kini tanda-tanda kebangkitan PKI mulai terendus lagi. sebagai contohnya adalah banyak para anak muda yang kini bangga menggunakan atribut yang berbau PKI. Selain itu, Ribak Tjiptaning yang merupakan anggota DPR secara terang-terangan mengaku bahwa dirinya bangga menjadi anak PKI. Kivlan menyarankan pemerintah untuk tidak meminta maaf mengenai tragedi 1965.