5 Peristiwa ini yang pernah bikin hubungan Indonesia-Australia renggang

Indonesia dan Australia adalah dua negara yang saling berdekatan secar geografis. Tak heran apabila keduanya menjalin hubungan kerjasama bilateral. Namun demikian, hubungan Indonesia dan Australia ini bak gelombang air laut. Pasalnya, hubungan bilateral keduanya kerap dibumbui pasang surut.

Beberapa waktu lalu hubungan Indonesia-Australia sempat memanas gara-gara pelesetan dalam kurikulum militer Australia ada pernyataan mendukung kebebasan Timor Leste dan Papua, serta Pancasila yang dipelesetkan jadi pancagila. Kendati pihak Australia sudah meminta maaf, peristiwa ketegangan dua negara bukan kali pertama terjadi. Hubungan bilateral ini kerap dihiasi dengan perselisihan, ketegangan, maupun perbedaan pandangan. Apa saja ya? Berikut ini kami rangkum dari berbagai sumber, Jumat (6/1) mengenai beberapa peristiwa yang pernah membuat hubungan kedua negara tersebut menjadi renggang.

Berikut lima peristiwa yang pernah membuat hubungan Indonesia dan Australia renggang.

1. Penundaan hubungan kerjasama militer akibat ideologi Indonesia dilecehkan.

Indonesia menghentikan hubungan kerjasama dengan militer Australia. Hal ini disebabkan karena adanya materi dan kurikulum pendidikan militer Australia yang melecehkan ideologi Indonesia.

2. Indonesia menghukum mati WNA Australia kasus narkoba. Dubes Australia untuk Indonesia ditarik pulang.

Sejak pemerintahan Jokowi, pemerintah Indonesia menindaktegas hukuman bagi kasus penyalahgunaan narkoba. Pada April 2015 lalu, pemerintah Australia bereaksi keras atas dua warga negaranya yang divonis hukuman mati. Pemerintah Indonesia menolak grasi yag diajukan dua WNA bernama Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Penolakan yang diterima pemerintah Australia pun direspon dengan menarik kembali Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson.

3. Imigran pencari suaka dan pelanggaran batas negara.

Australia menjadi salah satu negara tujuan para imigran pencari suaka. Australia diketahui memiliki Undang-Undang Perlindungan Suaka. Sedangkan Indonesia menjadi tempat transit bagi para pencari suaka.

Pada Februari 2014, pemerintah Australia mendorong para imigran untuk mencari suaka ke Indonesia. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menilai hal tersebut sebagai arogansi Australia. Australia dinilai melanggar hak asasi imigran dan tentunya melanggar Deklarasi Jakarta. Adapun isi Deklarasi Jakarta menyebutkan penanganangan imigran harus melibatkan negara terkait, di antaranya negara asla, singgah, dan negara tujuan.

4. Australia mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk merdeka.

Hubungan Indonesia dan Australia kembali menegang. Tepatnya ketika 43 warga asal Papua meminta suaka politik ke Australia tahun 2006. Australia pun memberikan visa perlindungan sementara bagi 42 dari 43 pencari suaka. Pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Presiden menjabat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun menarik duta besar Indonesia untuk Indonesia, Hamzah Thayeb.

Tak hanya masalah masyarakat Papua. Beberapa kali Australia tertangkap telah melanggar perbatasan laut antara kedua negara.

5. Penyadapan telepon presiden SBY sejak 2009.

Penyadapan telepon presiden SBY yang dilakukan oleh Badan Intelijen Australia (ASIO) pun sempat membuat hubungan dua negara menjadi renggang. Informasi terkait penyadapan yang bersumber dari dokumen yang dibocorkan oleh mantan kontraktor NSA Edward Snowden kemudian dipublikasikan oleh harian Sydney Morning Herald (SMH) dan The Guardian Australia. Hubungan kedua negara baru pulih ketika Menteri Luar Negeri Julie Bishop dan Menlu Marty Natalegawa pada tahun 2014 meneken kode perilaku (COC) penyadapan yang disaksikan oleh SBY di Nusa Dua, Bali.