Selama kurang lebih 2,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan, jumlah utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 1.062 triliun. Apa penjelasan pemerintah soal hal ini?
Dari data Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah di akhir 2014 adalah Rp 2.604,93 triliun, dan naik hingga posisi di akhir April 2017 menjadi Rp 3.667,41 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah memang tengah gencar membangun infrastruktur dan butuh pendanaan yang besar, salah satu pembiayaannya lewat utang.
“Pinjaman (utang) tinggi bukan karena pemerintah boros, tapi untuk membangun infrastruktur. Namun pemerintah juga berpikir supaya infrastruktur ini bukan hanya dari APBN, tapi kami juga undang investor,” kata Darmin di saat buka puasa bersama di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa malam (13/6/2017).
Pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang besar, namun pengembalian investasinya tidak bisa dirasakan dalam jangka pendek. Tujuan pemerintah membangun infrastruktur adalah agar ekonomi Indonesia bisa melaju di masa depan.
Darmin menyadari, kondisi Increamental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia berada di atas 5%. ICOR adalah rasio efisiensi investasi.
ICOR merupakan kebutuhan investasi terhadap peningkatan 1% produk domestik bruto (PDB). Artinya, untuk meningkatkan PDB sebesar 1% membutuhkan peningkatan investasi sebanyak 5% dari PDB.
“ICOR tinggi karena kita tiba-tiba membangun infrastruktur yang manfaatnya baru bisa dirasakan jangka panjang. Tidak seperti bangun pabrik sepatu yang bisa langsung dinikmati pengembalian investasinya secara cepat. Kalau bikin infrastruktur, pembebasan lahannya saja sudah perang. Dan jadinya baru bertahun-tahun, kebutuhan anggarannya besar,” papar Darmin.
Soal pembiayaan infrastruktur, Darmin mengatakan, Presiden Jokowi memiliki 3 urutan. Pertama, yang paling menguntungkan akan diberikan kepada swasta.
Lalu yang untungnya lebih sedikit akan diberikan kepada BUMN. Sementara proyek yang tidak menguntungkan sama sekali akan diambil alih pemerintah.
Darmin mengatakan, infrastruktur dibangun secara masif oleh pemerintah tidak hanya untuk meningkatkan laju ekonomi ke depan. Tapi infrastruktur juga sebagai cara pemerintah mengurangi kesenjangan ekonomi di negara ini. Penurunan kesenjangan atau ketimpangan ekonomi menjadi satu agenda utama pemerintahan Jokowi.
“Infrastruktur akan membuat harga-harga menjadi lebih baik, tenaga kerja terserap, pengangguran dan kemiskinan akan turun,” kata Darmin.
Pada bahan Kemenko Perekonomian yang dipaparkan Darmin disebutkan, pemerintah Jokowi melakukan reformasi belanja APBN untuk perbaikan kualitas belanja untuk sektor produktif.
Semenjak Jokowi memimpin kabinet di 2014, anggaran subsidi energi dipangkas habis, dan anggaran infrastruktur meningkat pesat.
Data Kemenko Perekonomian tersebut memperlihatkan laju penurunan kemiskinan, rasio gini, hingga pengangguran sejak 2014 hingga 2016. Serta 10 pilar kebijakan ekonomi pemerataan yang dijalankan pemerintah pimpinan Jokowi.
Upaya Tekan Ketimpangan
Penurunan ketimpangan ekonomi yang jadi fokus pemerintah Jokowi akan dilakukan dengan sejumlah cara. Pertama menjadikan sektor industri manufaktur dan pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian.
Lalu, lanjut Darmin, pemerintah juga akan memanfaatkan lahan-lahan yang dikuasai pemerintah lewat BUMN untuk mendorong sektor pertanian dan peternakan di dalam negeri.
“Seperti Perhutani yang memiliki 1,2 juta hektar lahan di Jawa. Ini bisa dimanfaatkan untuk dikelola petani dan peternak, yang diberikan hak pengelolaan hingga 35 tahun untuk berusaha di lahan itu secara kelompok,” kata Darmin.
Pemerintah ingin sektor pertanian tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup petani. Namun pertanian harus berkembang lebih besar dan komersial. Darmin menjelaskan, pemerintah siap memikirkan penyediaan bibit untuk para petani ini.
Kebijakan untuk menurunkan ketimpangan ekonomi lainnya adalah pendidikan dan pelatihan, hingga pemberian kesempatan calon pekerja dari sekola-sekolah kejuruan untuk magang pada berbagai perusahaan di dalam negeri.
Kemudian sertifikasi lahan rakyat. Darmin mengatakan, ada 21 juta hektar lahan yang belum tersertifikasi di Indonesia.
“Kami selesaikan sampai 2019,” janji Darmin.
Selama ini, sertifikasi lambat karena pemerintah kekurangan juru ukur yang aturannya diharuskan dari pegawai Badan Pertanahan Negara (BPN). Karena itu pemerintah akan membuka pendidikan juru ukur, untuk menambah jumlah juru ukur tanah di Indonesia.
“Ketimpangan bisa diselesaikan kalau ada penyelesaian soal lahan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemberian kesempatan berusaha. Pemerintah akan terus mendorong pemerataan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan pengangguran,” ucap Darmin.
