Salah satu sumber informasi penting Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkap kasus dugaan korupsi proyek pembuatan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri tahun 2011-2012 adalah bekas anggota DPR dan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. Berkat nyanyain terpidana kasus korupsi wisma atlet Hambalang, Bogor, Jawa Barat, penyidik KPK mendapatkan sejumlah nama tokoh berpengaruh dalam kumparan kasus yang telah merugikan negara Rp2,3 triliun itu.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang selama ini konsisten mendukung KPK membongkar kasus dugaan korupsi e-KTP mengapresiasi peran Nazaruddin. Bahkan, Mahfud mengatakan Nazaruddin berpahala atas perannya.
“Meski dinyatakan bersalah & dihukum krn korupsi Nazaruddin berpahala juga. Sebab dia membongkar kasus2 besar spt korupsi Hambalang & e-KTP,” tulis Mahfud di akun Twitter.
Sebagian besar netizen mengamini pernyataan Mahfud. Tapi, ada sebagian netizen yang kaget, kenapa koruptor disebut berpahala.
“Knp pake kata ‘berpahala’ prof? Bukan berfaedah ato yg lain?” tulis netizen.
Diprotes netizen, guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menjelaskan kata berpahala yang dia pakai hanyalah cara lain untuk menyebut Nazaruddin bermanfaat dalam pengungkapan kasus e-KTP, meskipun korupsi.
“Boleh pakai apa saja, berfaedah, bermanfaat, dll. Tp apa pun, yg dilakukan Nazaruddin hrs dicatat sbg kebaikan bagi perang melawan korupsi,” tulis Mahfud.
Meskipun Mahfud sudah menjelaskan konteks pemakaian kata berpahala, tetap saja netizen menanyakannya.
“Pahala?” tulis netizen.
Mahfud pun keluar guyonannya. Nazaruddin, katanya, telah membuat banyak pihak yang giat berdoa agar namanya tak disebut-sebut.
“Nazaruddin jg membuat bnyk orng jd dekat kpd Allah. Setiap dia ke KPK bnyk yg berdoa kpd Allah agar namanya rak disebut oleh Naxaruddin. Ha3,” tulis Mahfud.
Tapi, netizen masih saja protes, meskipun Mahfud berkali-kali memberikan konteks.
“Mana ada Korupsi berfaedah atau bermamfaat. Korupsi ya merugikan rakyat,” tulis netizen.
“Wah ini blm baca TL sblmnya sdh nyambar. Yg dilakukan Nazaruddin yg berfaedah itu adalah langkahnya yg membongkar kasus Hambalang dan e-KTP,” jawab Manfud.
Sidang kasus dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto telah memasuki sidang kedua dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.
Dalam berkas dakwaan jaksa yang dibacakan sidang perdana, ada 37 nama yang diduga ikut menikmati uang proyek e-KTP, sebagian di antaranya anggota DPR dan mantan anggota DPR berpengaruh.
