Kabar pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Palangka Raya ternyata bukan isapan jempol belaka.
Presiden Joko Widodo ternyata sudah memiliki keinginan menjadikan Palangka Raya sebagai pengganti Jakarta.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penelitian dan Pngmbangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riyadmaji mengatakan, Jokowi ingin menjadikan Palangka Raya sebagai ibu kota pemerintahan Indonesia.
Jokowi, sambung Dodi, mengutarakannya saat kunjungan kerja pada Hari Kesetiakawanan Sosial (HKSN) Nasional, 20 Desember 2016 lalu.
Karena itu, Rakernas Kelitbangan Kemendagri 2017 yang diselenggarakan di Palangka Raya memiliki nilai strategis terkait ide Jokowi itu.
“Hal ini pula tentunya terkait dengan letak Kota Palangka Raya yang dinilai miskin ancaman bahaya kebencanaan,” ujar Dodi di Swiss Belhotel Danum, Palangka Raya, Rabu (15/3).
Namun, Dodi memastikan, menjadi ibu kota pemerintahan tentu tak akan mudah.
Sebab, banyak aspek yang harus dikaji secara mendalam.
“Untuk itu, saya berharap Badan Litbang dapat menyumbangkan buah pikirannya dalam rangka hal tersebut,” kata Dodi.
Di sisi lain, Dodi menilai, Rakornas Kelitbangan Kemendagri sangat menarik.
Acara itu merupakan manifestasi serta responsivitas atas isu-isu strategis nasional.
Masyarakat dituntut terus menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pengelolaan pemerintahan maupun pemanfaatan potensi sumber daya alam (SDA).
Di antaranya adalah potensi kehutanan.
“Indonesia merupakan negara terbesar ketiga yang mempunyai hutan tropis terluas di dunia dan menduduki peringkat pertama di Asia Pasifik. Luas hutan tropis Indonesia diperkirakan 1.148.400-an kilometer persegi yang mempunyai kekayaan hayati yang begitu besar, mulai tambang, flora, dan fauna,” beber Dodi.
