Pemerintah Kaji Pembubaran Ormas Anti Pancasila, Tinggal Tunggu Waktu

Pemerintah masih mengkaji wacana pembubaran ormas yang tak sesuai dengan asas Pancasila. Menanggapi wacana pembubaran ormas anti-Pancasila ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkannya kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Ya nanti yang mau dikalkulasi Menkopolhukam dilihat payung hukumnya. Nanti ditunggu saja,” kata Jokowi di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (5/5).

Namun, kata dia, keberadaan ormas seharusnya tak mengganggu ketertiban dan keamanan negara. Jika terdapat ormas yang berpotensi mengganggu keamanan, sambung Jokowi, maka Menkopolhukam yang akan memutuskan untuk menindaklanjuti ormas tersebut.

“Tidak ganggu yang lain, bisa jaga ketertiban, keamanan kota negara. Kalau sudah dirasa mengganggu, nah itu yang ingin saya kira dilakukan sesuatu oleh Menkopolhukam,” kata Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi mengaku belum mengetahui langkah apa yang akan diambil untuk menindaklanjuti ormas antiPancasila tersebut. “Belum tahu akan dilakukan apa,” ujarnya.

Pembubaran Ormas Anti-Pancasila : Mendagri, Tunggu Tanggal Mainnya

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan organisasi masyarakat di Indonesia harus mengakui ideologi negara Indonesia, yakni Pancasila.

Menurut Tjahjo, pemerintah saat ini akan menertibkan organisasi masyarakat (ormas) yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ideologi negara tersebut.

Kemenko Polhukam dinilai tengah menangani persoalan ormas tersebut.

“Sekarang telah ditangani secara terpadu oleh Menko Polhukam [Wiranto],” ungkap Tjahjo dalam laman Kementerian Dalam Negeri, Jumat (5/5/2017).

Sebelumnya, sebuah ormas keagamaan diduga sempat berencana melaksanakan forum internasional menganai ideologi kekhalifaan. Namun, kondisi itu dibantah pimpinan ormas tersebut.

Tjahjo mengatakan, jika memang terbukti melakukan penyimpangan, tidak tertutup kemungkinan ormas tersebut akan dibubarkan.

“Kalau jelas fakta dan buktinya, [bisa dibubarkan]. Semua sudah marah lho, semua sudah minta segera ditertibkan,” katanya.

Ditanya sejauh mana proses tersebut berjalan di Kemenko Polhukam, Tjahjo menjawab secara diplomatis.

“Tunggu saja tanggal mainnya.”

Tjahjo mengatakan pemerintah enggan membuka dialog dengan ormas tersebut. Sebab, dialog itu sudah pernah dilakukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin.

“Sudah bertemu dengan menteri agama, kok. Setelah itu enggak ada lagi dialog lanjutan. Cukup sama menteri agama saja,” kata dia.