Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) meminta Mahkamah Agung (MA) melibatkan sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri rekam jejak (track record) para calon ketua MA.
“Mahkamah Agung melibatkan lembaga lain seperti KPK dan PPATK, untuk memberikan masukan dan catatan terhadap calon-calon yang akan dipilih,” demikian pernyataan sikap KPP, Minggu (12/2).
Selain itu, KPP juga meminta MA melakukan proses pemilihan ketua MA secara terbuka dan melibatkan publik untuk memberikan masukan tetang rekam jejak calon ketua MA.
“Mahkamah Agung membuka proses pemilihan kepada publik, serta melibatkan partisipasi publik untuk memberikan masukan dan catatan atas calon-calon yang akan dipilih,” demikian KPP.
Terakhir, KPP meminta para hakim agung harus memilih calon ketua MA yang memiliki integritas juga kapabilitas dan memahami business process di lingkungan peradilan.
Pengganti Ketua MA Hatta Ali harus mampu menyelesaikan pekerjaan rumah di antaranya soal korupsi di lingkungan peradilan serta berbagai masalah kelembagaan, seperti manajemen perkara, minutasi putusan, implementasi pelayanan publik dan keterbukaan informasi di lembaga peradilan, rekrutmen hakim, pembinaan SDM, serta berbagai pekerjaan rumah lainnya.
Tentu untuk dapat membenahi hal-hal di atas, diperlukan ketua MA yang memiliki integritas juga kapabilitas serta paham betul akan business process di lingkungan peradilan. Jangan sampai Ketua MA yang terpilih nanti, bukan hanya tidak mampu menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut, akan tetapi justru menambah masalah-masalah baru yang membuat lembaga peradilan semakin tidak dipercaya.
“Sudah saatnya peradilan Indonesia menjadi tempat mencari keadilan hakiki bagi rakyat. Tentu hal ini akan sangat ditentukan pada saat proses pemilihan nanti,” demikian KPP.
KPP terdiri dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), Lembaga Kajian ada Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Legal Roundtable (ILR), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI).
