Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menilai perseteruan yang terjadi antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah layaknya sinetron. Bahkan dinilai memiliki banyak episode atau berdurasi panjang. “Dalam pengamatan kami pun melihat bahwa memang ada permasalahan yang lama terpendam antara Freeport dengan pemerintah. Di mana, perseteruan ini akan terus berkepanjangan bak sinetron dengan durasi panjang,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Tidak hanya sampai di situ, lanjut dia, dalam suatu kesempatan mantan staf khusus Kementerian ESDM 2014-2016 Muhammad Said Didu memberikan penjelasan (kultwit) pada akun Twitter pribadinya untuk menjelaskan persoalan Freeport yang bak buah simalakama bagi pemerintah.
Selain masalah tersebut, kabar Chappy Hakim yang mundur dari posisinya sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, di mana sudah mengajukan surat pengunduran dirinya ke McMoran Freeport Amerika turut menambah polemik yang terjadi pada permasalah perizinan Freeport dan pemerintah.
Terlepas hal pengunduran diri ini dipengaruhi oleh karut marut masalah yang ada atau murni karena masalah personal atau imbas dari perdebatannya dengan salah satu anggota Komisi VII DPR. Namun, pasar tetap memandangnya sebagai bagian dari permasalahan yang ada.
“Ditambah lagi, Freeport Indonesia seharusnya masih bisa mengekspor konsentrat meski tidak merubah status menjadi IUPK, karena Freeport telah membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Gresik yang dioperatori oleh PT Smelting Gresik,” pungkasnya.
