Berita Daerah – Bupati Karanganyar, Juliyatmono angkat bicara terkait polemik pemilihan Jeep Wrangler Rubicon sebagai mobil dinas barunya.
Pengadaan mobil dinas tersebut menjadi polemik, karena jenis mobil itu dirasa mewah.
Pasalnya, harga Jeep Wrangler Rubicon itu dijual seharga Rp 1,98 miliar di pasaran.
Menanggapi polemik mobil dinasnya yang dirasa mewah itu, Juliyatmono mengungkapkan akan menunjukkan kinerja yang lebih hebat ke depannya.
“Justru saya akan tunjukkan kinerja lebih hebat lagi,” ujar Juliyatmono, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (6/12/2019).
Juliyatmono mengatakan, pada 2020 nanti, Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan meningkatkan pertumbuhan ekonominya secara optimal.
“Karena 2020, kami ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi optimal,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkab Karanganyar akan mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Karanganyar.
“Dan mengurangi sekecil-kecilnya angka kemiskinan,” lanjut Juliyatmono.
Bupati Karanganyar ini mengatakan, Jeep merupakan tipe mobil kesukaannya.
“Kalau bertanya kepada saya, apa kendaraan yang paling dia cintai, dia sukai, saya Jeep,” ujarnya.
Juliyatmono mengungkapkan, sejak kecil dirinya memang sudah menyukai Jeep.
“Sejak kecil, saya memang menyukai Jeep,” lanjutnya.
Jeep menjadi pilihan Juliyatmono, karena baginya penggunaan model Jeep dibutuhkannya untuk mengatasi medan jalan di wilayah Kabupaten Karanganyar.
Selain itu, menurutnya mobil Jeep adalah kendaraan yang cocok bagi laki-laki.
“Kendaraan lapangan, kendaraan laki banget gitu,” jelasnya.
Bupati Karanganyar Juliyatmono menegaskan, ia akan menggunakan Jeep Rubicon yang akan datang akhir bulan Desember 2019 sebagai kendaraan dinas.
Saat ini, mobil dinas Bupati Karanganyar adalah Toyota Fortuner warna putih.
Mobil bertipe Sport Utility Vehicle atau SUV ini dilengkapi dengan dapur pacu berkapasitas 2500 sampai 2700 cc.
Dibeli tahun 2015 dengan harga Rp 500 juta, Pemkab Karanganyar bakal mengakhiri debut mobil segala medan ini sebagai tunggangan resmi bupati dalam waktu dekat.
Selain Toyota Fortuner, bupati juga masih memiliki satu lagi mobil dinas merek Toyota Camry peninggalan bupati periode sebelumnya.
Sebelumnya, Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai alasan Pemerintah Kabupaten Karanganyar memilih mobil dinas bupati dengan Jeep Wrangler tipe Rubicon tidak tepat.
Zaenur menyebut Pemkab Karanganyar tidak peka terhadap tingkat kemiskinan masyarakat Karanganyar.
“Mengapa tidak patuh dan tidak peka? karena kategori mobil yang dibeli tersebut berkategori mewah,” ujar Zaenur, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (5/12/2019).
Ia mengungkapkan, saat ini tingkat kemiskinan Kabupaten Karanganyar mencapai 10 persen lebih.
“Sedangkan kita tahu karanganyar sendiri masih ada tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, lebih dari 10 persen,” ungkapnya.
Sehingga peneliti dari UGM ini menyarankan Pemkab Karanganyar untuk meningkatkan kualitas jalannya.
“Seharusnya jika memang medan di Karanganyar banyak yang berat, seharusnya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Karanganyar,” katanya.
“Agar bisa dilalui dengan mudah oleh mobil biasa, ” jelas Zaenur Rohman.
Ditanya pendapatnya mengenai pengadaan mobil dinas Bupati Karanganyar yang dinilai mewah, Ganjar Pranowo menanggapinya santai.
“Kalau memang keuangannya mampu ya nggak apa-apa,” kata Ganjar Pranowo di Grha Wisata Niaga Solo, Kamis (5/12/2019).
Wartawan sempat menyinggung mobil dinas Gubernur Jateng saat ini yang kalah mewah dibanding mobil dinas Bupati Karanganyar itu.
Gubernur Jateng ini menyebut pertanyaan tersebut sebagai provokasi yang diarahkan padanya.
“Halah, provokator,” ujar Ganjar, yang disambut tawa wartawan.
Soroti Mobdin Bupati Karanganyar, Kemendagri: Harus Peka, Itu Uang Rakyat
Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti penggunaan dana publik oleh Bupati Karanganyar untuk membeli mobil dinas (mobdin) mewah. Kemendagri menilai pemimpin daerah seharusnya sensitif dan peka terhadap keadilan masyarakat.
“Bapak Presiden (Joko Widodo) sudah memberikan contoh dan keteladanan agar penggunaan dana publik oleh pejabat negara ataupun pejabat daerah dilakukan secara sederhana, bijaksana, dan tepat guna,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik saat dihubungi, Sabtu (7/12/2019).
Akmal mengatakan ada aturan terkait kapasitas mesin hingga kondisi geografis sesuai dengan kebutuhan daerah dalam pengadaan mobil dinas. Dia menyebut pihaknya akan mempelajari jenis mobil dinas Bupati Karanganyar tersebut.
“Pemanfaatan dana publik untuk kendaraan dinas juga ada aturannya. Kami akan pelajari dulu apakah jenis mobil Rubicon ini memang dibutuhkan untuk kondisi daerah seperti Karanganyar,” ucapnya.
Akmal juga meminta pemimpin daerah peka dan sensitif terhadap kondisi masyarakat. Dia menyebut pemimpin daerah seharusnya menghindari penggunaan barang-barang mewah untuk operasional kedinasan.
“Saran kita, ya harus peka dan sensitiflah terhadap rasa keadilan masyarakat. Pemimpin daerah harus menghindari penggunaan barang-barang mewah untuk kepentingan operasional kedinasan, apalagi jika pengadaan barang tersebut menggunakan uang rakyat yang seharusnya lebih diprioritaskan untuk membangun bagi kepentingan rakyat,” ujar Akmal.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Karanganyar Juliyatmono membeli mobil dinas Rubicon seharga Rp 1,9 miliar. Alasan Juliyatmono memilih Rubicon adalah terkait kondisi geografis Kabupaten Karanganyar. Karena terletak di Gunung Lawu, banyak daerah di Karanganyar yang harus ditempuh lewat tanjakan-turunan yang tajam dan terjal.
