Pemerintah berharap kunjungan raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al- Saud, bisa meningkatkan peluang investasi masuk ke Indonesia.
Dari sektor industri, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong adanya investasi di bidang petrokimia, sebab Arab Saudi sebagai negara yang memiliki banyak persediaan bahan baku bagi industri seperti minyak dan gas.
Direktur Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka, Achmad Sigit Dwiwahjono mengungkapkan pihaknya akan mendorong importasi bahan baku industri petrokimia dari Arab Saudi.
“Disana kan penghasil banyak minyak dan gas. Mereka juga master di bidang itu. Jadi kita dorong saja kalau impornya dari mereka,” kata Sigit.
Sigit juga menjelaskan, hampir 60 persen bahan baku petrokimia Indonesia masih impor. Oleh sebab itu, jika impornya dari negara yang memiliki banyak persediaan minyak dan gas, Sigit optimis ke depan Indonesia tidak akan kekurangan bahan baku untuk industri petrokimia.
Saat ini, pemerintah sedang mendorong pengembangan industri berbasis petrokimia di Cilegon-Banten, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.
Sigit berharap, dengan datangnya rombongan dari Arab Saudi yang membawa 1.500 pengusaha ini dapat tertarik untuk mengembangkan industri petrokimia, terutama untuk mensuplai bahan baku di dalam negeri.
Sejalan dengan hal itu, Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII), Harjanto, berharap kedatangan Raja Salman beserta rombongan dapat memberikan dampak yang baik bagi investasi industri di Indonesia, terutama untuk memasok bahan baku industri petrokimia.
“Di sana salah satunya banyak gas dan minyak, kita juga butuh investasi dalam industri yang cukup masif, seperti industri petrokimia itu ada suplai bahan bakunya yang kita sediakan dalam negeri tapi ada juga yang impor,” ujarnya.
Harjanto mengatakan, sebagai bentuk kerjasama, selain mengimpor bahan baku industri petrokimia, produk dalam negeri juga diharapkan dapat diekspor ke Arab Saudi, misalnya produk industri tekstil.
Namun Harjanto mengungkapkan hingga saat ini belum ada pembicaraan awal dengan pemerintah Arab Saudi terkait hal tersebut.
