Jakarta Masih Terendam, Pemprov DKI Dinilai Tak Serius Tangani Banjir
Mixberita. Kebijakan normalisasi sungai yang terus digaungkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan cara betonisasi menuai kritik. Pasalnya, konsep tersebut hanya menyisakan kehancuran bagi ekosistem sungai.
Pengamat perkotaan Nirwono Yoga mengatakan, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI disebut belum memiliki rencana induk saluran air di wilayah Ibu Kota. Hal itu pun berdampak pada belum terlaksananya rehabilitasi saluran air.
“Kalau ada upaya serius, (banjir) bisa berkurang secara bertahap. Solusinya ialah rehabilitasi saluran air, baik primer, sekunder, tersier. Ini diperparah karena belum dilakukan, karena Dinas SDA belum memiliki rencana induk saluran air di wilayah Jakarta, jadi kerjanya parsial,” kata Nirwono.
Ia pun mengkritik pola kerja Pemprov DKI yang membuang air dalam mengatasi banjir. Sebab, di belahan bumi Indonesia lainnya seperti di wilayah Nusa Tenggara justru kekurangan air.
“Yang jadi patokan mereka adalah secepat-cepatnya membuang air ke laut, yang jadi pertanyaan saya air itu di buang ke mana? Kita sering lupa bahwa hujan itu anugerah yang seharusnya bisa ditabung. Di Nusa Tenggara saja susah hujan, (di Jakarta) malah dibuang. Ini prinsipnya membuang air dan melawan kodrat alam,” tegas Nirwono.
Karenanya, lanjut dia, sebaiknya Pemprov DKI menerapkan konsep eco-drainase (drainase yang ramah lingkungan) untuk mengatasi persoalan banjir dan merawat aliran sungai.
“Pembangunan (dengan konsep eco-drainase memikirkan) bagaimana menampung air sebanyak-banyaknya untuk sebesar-besarnya di serap tanah. Jadi perbaiki seluruh saluran air dan revitalisasi waduk dan situ.
Sebelumnya, banjir diketahui sempat merendam beberapa wilayah di Jakarta seperti di Bukit Duri, Cipinang Melayu, Kemang, dan Kemayoran. Akibat banjir tersebut, warga terpaksa diungsikan hingga air genangan banjir benar-benar surut.
