Pernyataan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertemu Jokowi untuk mendiskusikan banyak isu saat konferensi pers beberapa waktu lalu membuat heboh masyarakat. Masyarakat dan pengamat menduga ada hal yang tidak lazim dalam proses pertemuan SBY dan Jokowi di Istana Negara.
Prosedur penerimaan tamu di Istana Negara tidak diatur secara tertulis hanya diatur berdasarkan kebiasaan. Sekretariat Presiden tidak terlibat dalam menentukan siapa dan waktu tamu akan menemui dan diterima Presiden. Urutan waktu dan giliran bertamu tidak ada dalam bagian tugas Setpres. Masyarakat umum melihat terkesan rumit dan merepotkan namun hal ini berkaitan dengan keamanan orang nomor satu di Indonesia.
Kepala Sekretariat Presiden, Darmansjah Djumala, mengatakan, Setpres ‘mulai bekerja’ ketika Presiden telah menentukan waktu dan orang yang akan dia temui. “Penentuan akhirnya tentu beliau (Presiden). Sekretariat yang menentukan tingkat urgensi. Kami hanya terkait pelaksanaan pertemuan,” kata Djumala. Djumala menyatakan, tak ada standar waktu juga yang ditetapkan sejak Setpres menerima permintaan hingga realisasi pertemuan.
Penjelasan Djumala ini memperkuat pernyataan Juru Bicara Istana, Johan Budi Sapto Pribowo, bahwa tak ada seorang pun di Istana yang menghalangi Presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk bertemu Presiden Joko Widodo.
Johan Budi mengatakan, prosedur administrasi melalui Setneg memang perlu dilalui siapa saja yang ingin bertemu Presiden. Tapi Johan menyebut, ada opsi lain untuk bertemu Presiden, mereka yang berhubungan baik dengan Jokowi dapat menyampaikan keinginan bertemu langsung secara pribadi.
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, sebelumnya menjelaskan, pertemuan Jokowi dengan Habibie atas permintaan Habibie sebagai tamu. Demikian juga Wakil Presiden keenam, Try Sutrisno, yang menyambangi Istana Kepresidenan atas permintaan sendiri. Tamu undangan di Istana Negara, selain karena permintaan juga atas dasar inisiatif Presiden.
Jokowi juga pernah berinisiatif mengundang tamu ke Istana. Di antaranya pertemuan sang Presiden dengan sejumlah organisasi massa Islam yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
