Wacana pemindahan Ibu kota negara terus dipersiapkan oleh pemerintah. Kajian pun akan mulai dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Baru mulai dilakukan. Kami melihat contoh dari negara lain, kondisi Jakarta saat ini terus perlunya kita menyeimbangkan perekonomian lebih ke luar Jawa. Beban Jakarta dan Jawa itu sudah terlalu berat,” tutur Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di Kompleks Istana Negara, Jakarta.
Kajian pun ditargetkan dapat segera rampung dalam waktu singkat. Nantinya, Jakarta direncanakan tetap akan menjadi pusat bisnis bagi Indonesia. Sementara itu, pusat pemerintahan akan dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Salah satu opsi yang muncul adalah Palangkaraya.
“Yang pindah adalah pusat pemerintahan. Administrasi pemerintahannya. Jakarta tetap diposisikan sebagai pusat bisnis dan keuangan di Indonesia,” ujarnya.
Keputusan ini ditargetkan dapat ditetapkan pada tahun 2019. Hanya saja, pada tahun 2019 pemerintah masih belum akan memindahkan Ibu kota negara karena membutuhkan waktu yang cukup panjang.
“2019 mungkin penetapannya saja. Tapi kalau ini kan enggak mungkin dalam waktu pendek membangunnya. Ini kan, membangun kota dari nol. Kami inginnya membangun dari nol bukan kota yang sudah ada,” jelasnya.
Masih terdapat beberapa opsi yang dikaji oleh pemerintah. Sekalipun Palangkaraya tidak dipilih sebagai Ibu kota Negara, pemerintah masih akan melihat potensi pada daerah di luar Pulau Jawa.
“Ya kami melihat semua opsi. Pokoknya di luar Jawa. Pulau Kalimantan diunggulkan karena tidak rawan gempa,” jelasnya.
