30 maret 2016
Basuki Tjahaja Purnama ditegur Presiden Jokowi
Basuki Tjahaja Purnama ditegur Presiden Jokowi karena keterlambatan membangun Light Rail Transit (LRT). Setelah ditegur, pria yang akrab disapa Ahok pun langsung tancap gas mengerjakan proyek itu.
“Juni ya sudah mulai kerja. Saya katakan sekarang kerja dulu, kelihatan baru ada tiang itu September,” kata Ahok di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3/2016).
Untuk anggaran pembangunan, tidak semua menjadi tanggungan Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah perusahaan konstruksi pun ikut terlibat.
Ahok menjelaskan Pemprov DKI sudah menyerahkan uang Rp 4 triliun ke Jakpro. Kemudian, Wijaya Karya berjanji menyediakan Rp 1 triliun dan ditambah pula Adhi Karya turut terlibat.
“Kita keroyokan saja. Pokoknya barangnya ada, pusing amat. Nanti kita beli balik pakai APBD,” tutur dia.
Pengerjaan yang dimulai Juni, lanjut Ahok, masih akan selesai tepat waktu menyambut Asian Games 2018.
Ahok sebelumnya berkelit terlambat membangun LRT karena terbentur aturan soal penunjukan langsung. Dalam rapat bersama presiden ia pun meminta ada revisi.
PP Nomor 79 Tahun 2015 hanya menyebutkan penugasan pemerintah pada BUMN, tafsir pembuat ini juga termasuk BUMD, tapi Kejagung tidak bisa terima. “BUMN beda dengan BUMD, maka kita minta PP 79 diubah jadi garis miring daerah (BUMD),” ucap Ahok.
“Perpres 99 Pasal 8 kita minta ditambahkan dan berubah dari, gubernur melakukan pengadaan sarana kereta api menjadi gubernur menugaskan penyelenggaraan kereta api ke BUMD,” tambah Ahok.
Foto pers Ahok dan Djarot
Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyepakati pembangunan tipe rel kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) yang dibangun di DKI Jakarta menggunakan standar internasional dengan lebar rel 1435 milimeter (mm), atau disebut gauge. Proyek LRT DKI Jakarta sebanyak 7 rute sepanjang 83 km akan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Kesepakatan ini diputuskan dalam rapat koordinasi tentang kemajuan Perkembangan Pembangunan LRT di DKI Jakarta, Jabodetabek, dan Palembang. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dihadiri Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Sonny Loho, serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun rel kereta api di luar DKI Jakarta. Di wilayah DKI, pembangunan rel menjadi tanggung jawab Pemprov.
“DKI akan mengembangkan rel LRT berstandar gauge seperti diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta menggunakan APBD, pemegang anggaran (PA) ada di Gubernur DKI,” ujarnya di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (24/3/2016)
Ketujuh rute LRT DKI Jakarta antara lain Kebayoran Lama-Kelapa Gading sepanjang 21,6 km, Tanah Abang-Pulo Mas sepanjang 17,6 km, Joglo-Tanah Abang sepanjang 11 km, dan Puri Kembangan-Tanah Abang sepanjang 9,3 km.
Lalu rute berikutnya, Pesing-Kelapa Gading sepanjang 20,7 km, Pesing-Bandara Soekarno-Hatta sepanjang 18,5 km, dan Cempaka Putih-Ancol sepanjang 10 km. Estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan setiap satu rute adalah sekitar Rp 7,5 triliun dari APBD.
Sementara itu, Menhub Ignasius Jonan menyatakan Kemenhub akan melaksanakan pembangunan rel LRT di luar DKI Jakarta dengan mengikuti spesifikasi rel standar gauge.Pembiayaan jalur rel LRT untuk di luar DKI Jakarta, antara lain Cibubur-Cawang kurang lebih 14,3 km dan Cawang-Bekasi Timur sepanjang 18,5 km melalui APBN.
Jalur terintegrasi yang menghubungkan LRT di DKI Jakarta lebih panjang dibanding jalur LRT di luar DKI Jakarta. Volume penumpang di DKI juga lebih banyak. Karena itu, pembangunan sarana di DKI Jakarta juga lebih besar.
“DKI kan mau bangun lebar rel 1435 mm, ada tujuh ruas, jadi kita oke saja mendukung karena pakai APBD,” ujar Jonan.
