Anggota Komisi II DPR RI, Bambang Riyanto menilai pemindahan Ibukota negara dari Jakarta ke Palangkaraya akan memakan anggaran yang sangat besar, terlebih wacana tersebut bertepatan pemangkasan dana alokasi anggaran 2017 di sejumlah institusi dan kementerian.
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penelitian dan Pengmbangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riyadmaji mengatakan Jokowi ingin menjadikan Palangkaraya sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Wacana tersebut diutarakan oleh Jokowi saat melakukan kunjungan kerja pada Hari Kesetiakawanan Sosial (HKSN) Nasional, 20 Desember 2016 lalu.
“Kalo dipindah butuh biaya berapa, sudah dipikir dengan baik dan benar belum kalau di tahun ini saja banyak pemangkasan apakah masuk akal,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta.
Selain itu, kata Bambang, pemindahan Ibukota ke Palangkaraya akan menimbulkan persoalan baru, hal ini mengingat masih banyaknya persoalan-persoalan negara yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah.
Oleh karena itu, Politisi Gerindra ini meminta kepada pemerintah untuk fokus menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh negara, sebelum mewacanakan perpindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Palangkaraya ibukota Kalimantan Tengah.
“Jangan berwacana dulu, selesaikan persoalan lain yang belum selesai, masalah pegawai, masalah demo, itu realitas, harusnya ini clear,” tukasnya.
