DPD telah menunjuk Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang menjadi ketua DPD. Beragam kritik pun dialamatkan kepada DPD, karena untuk pertama kalinya dipimpin seorang ketua umum partai politik (parpol).
Merespons hal ini, pemerintah mengaku pemilihan Oesman yang merupakan ketua umum (ketum) Partai Hanura merupakan urusan internal DPD.
“Kalau dikatakan apakah DPD itu steril dari parpol tidak juga. Banyak yang eks parpol,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/4/2017).
Menurut Tjahjo, siapapun yang dipercaya menjadi pimpinan DPD, selama dipilih berdasarkan keputusan dan paripurna DPD, maka hal itu dianggap hak DPD.
Diakuinya, pemerintah tidak memiliki hak intervensi terhadap pemilihan DPD. Tjahjo menegaskan, dipilihnya pria yang akrab disapa OSO itu merupakan urusan rumah tangga masing-masing lembaga negara.
”Kan enggak ada lembaga tertinggi. Semua sama seperti DPR juga ada MD3-nya, kemudian tidak ada, saya kira itu serahkan ke DPD,” tandasnya.
