Pengamat Politik dari Indobarometer M. Qodari menilai kasus korupsi dapat menurunkan citra partai di Pemilu 2019. Ia pun mencontohkan pada 2004 dan 2009 Demokrat menjadi partai pemenang, namun ketika 2014, Demokrat turun karena kasus korupsi yang menjerat kader Partai Demokrat seperti Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh dan M Nazaruddin.
“Soal dampak politik, jadi memang dalam pengalaman politisi atau parpol bisa menurun citranya karena korupsi, ada yang telak Demokrat dan PKS. Demokrat 2009 menang dengan 21 persen, padahal 2004 7,5 persen. Tapi karena bendahara umum dan kadernya terlibat korupsi, akibatnya telak, Demokrat hanya dapat 10 persen di 2014,” ujar Qodari di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (18/3/2017).
Namun kata Qodari, tidak semua partai mengalami penurunan dalam hal dukungan. Ia menuturkan kasus yang menimpa PKS yang ketika itu Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq, tidak berpengaruh besar pada dukungan Partai PKS, namun bergantung pada solidaritas di internal PKS.
“Tetapi tidak semua partai mengalami pola yang sama, PKS 2009 dapat 7 persen, lalu ada kasus LHI, tapi partai ini relatif bertahan PKS hampir bertahan. Jadi memang pengaruh korupsi bisa telak tapi tergantung juga variabel lain. tergantung soliditas internal, kalau solid seperti PKS recovery mudah, tapi kalau tidak solid ada perpecahan di dalam, maka sulit,” kata dia.
Lebih lanjut, Qodari menilai kasus e-KTP akan berpengaruh pada Pemilu dan juga bergantung pada positioning partai dalam kasus tersebut.
“Memang dampak kepada partai tergantung juga positioning partai dalam kasus itu. Pada 2009, Demokrat dianggap bersih. Dalam kasus PKS dicitrakan bersih, ketika LHI kena kasus seperti digebuk kepalanya. Tapi dalam Golkar, PDIP, partai Islam kalau kena kasus korupsi besar sekali. Tapi kalau Golkar dan lain lain ada korupsi dianggap biasa. Partai dibenak masyarakat ada kavlingnya,” tutur Qodari.
Maka dari itu, meminta KPK memiliki konstruksi hukum yang kuat yang menegakkan keadilan. Ia juga berharap KPK tidak dijadikan kendaraan poltik di Pemilu.
“Jangan sampai ada yang menganggap KPK bergerak jadi kendaraan politik tertentu itu berbahaya, terhadap kredibiitas KPK yang sudah hebat selama ini, berkali-kali survei KPK selalu TOP 3. Sering kali peringkat pertama yang dipercaya masyarakat. Modal segini besar jangan sampai rusak oleh konstruksi hukum tidak baik, perilaku dan ucapan pimpinan KPK yang tidak proporsional, ” tandasnya.
