Terkuak Kartu BPJS Palsu, Begini Cara Membedakan dengan yang Asli
mixberita.com – Terungkapnya kasus kartu BPJS palsu di Jawa Barat membuat nama Fahmi Idris, selaku Direktur Utama (Dirut) BPJS tercoreng.
Karena itu, Komisi IX DPR yang membidangi masalah kesehatan berencana segera memanggil untuk dimintai pertanggungjawabannya.
Adanya kartu BPJS Kesehatan palsu ini terbongkar saat seorang pasien bernama Budiyanto, warga RT 3 RW 8, Kampung Simpang, Desa Kertajaya, tidak bisa menggunakan kartu BPJS-nya saat berobat di RSUD Cibabat, Kota Cimahi, pekan lalu.
Pihak rumah sakit menyatakan kartu yang digunakannya bodong. Setelah diteliti, ternyata, ada 230 warga yang memiliki kartu BPJS palsu di Desa Kertajaya.
Kartu BPJS palsu itu mereka peroleh dengan membuat secara kolektif melalui lembaga yang menamakan diri Rumah Peduli Duafa (RPD). Untuk mendapat kartu itu, warga membayar Rp100 ribu, dengan iming-iming bebas iuran selama dua tahun. Setelah menyerahkan kartu palsu itu, RPD menghilang.
Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati menyatakan, perbuatan RPD tersebut jelas keterlaluan. Namun, pihak BPJS Kesehatan juga tidak boleh lepas tanggung jawab. Sebab, kartu palsu itu takkan terjadi bila sosialisasi masif dilakukan BPJS Kesehatan.
“Memang, selain lembaga penipu itu, yang mesti disalahkan dan ditunjuk hidungnya adalah BPJS Kesehatan. Mereka tidak boleh lepas tangan,” tegas eks artis yang kini jadi politisi itu.
Menurut Okky, berdasarkan aturan, hanya petugas kelurahan yang berwenang mengkoordinir warganya membuat kartu BPJS secara kolektif. Itu pun untuk kartu BPJS bagi masyarakat tidak mampu, yang iurannya dibayarkan pemerintah.
“Jadi, kalau warga menyerahkan pembuatan kartu BPJS selain kepada petugas kelurahan, artinya sosialisasinya lemah,” cetusnya.
“Saya sudah usulkan agar Dirut BPJS dan Dewan Pengawas BPJS diundang ke DPR,” katanya.
Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay juga mengaku akan turun tangan langsung menyelidiki kasus ini. Politisi PAN ini akan mencari tahu dalang pembuatan kartu BPJS palsu itu. “Mereka harus ditangkap dalam waktu dekat,” cetusnya.
Saleh mengaku tak habis pikir dengan adanya pihak yang tega menipu warga tidak mampu. Parahnya lagi, penipuan itu dilakukan terkait kesehatan warga. “Karena itu, kami akan menjemput bola untuk mengurus kasus ini,” katanya.
Dia juga meminta kasus ini jadi bahan introspeksi bagi BPJS Kesehatan. Sebab, kartu yang mereka terbitkan ternyata gampang dipalsukan.
Sementara itu, Pihak BPJS Kesehatan angkat bicara soal temuan kartu BPJS bodong. Mereka mengimbau agar warga membuat kartu BPJS sendiri secara langsung, tidak dikolektif pihak tertentu.
Untuk warga yang sudah memiliki kartu, bisa mengecek keaslian dengan menggunakan aplikasi BPJSK di ponsel.
“Untuk pengecekan, dapat dilakukan melalui applikasi BPJSK yang dapat diunduh melalui Android (Google Play Store),” ujar Kepala Departemen Komunikasi Eksternal dan Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi.
Kartu BPJS palsu tidak akan terbaca di aplikasi BPJSK. “Kartu BPJS Kesehatan palsu tidak akan teridentifikasi dalam master file BPJS Kesehatan karena nama peserta dan nomor kartu akan berbeda sehingga tidak bisa digunakan,” ujarnya.
