Jakarta — Lem aibon menjadi topik terpopuler pasca pemberitaan Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang akan menggelontorkan anggaran Rp82,8 miliar. Dana tersebut digelontorkan dengan nama mata anggaran Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
Sontak kabar tersebut ‘membangunkan’ cuitan para warganet. Hingga saat ini, warganet telah mencuitkan lebih dari 40 ribu cuitan dengan kata ‘aibon’. Berbagai reaksi warganet dari mulai marah hingga menjadikan lem aibon tersebut bahan candaan.
Pengamat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi mencuitkan pembahasan percakapan lem aibon di Twitter.
AIBON
Rupanya Pemprov DKI sedang disorot soal draft anggaran yg mencantumkan lem Aibon dengan harga yang fantastis.
Bagaimana percakapan tentang Aibon ini terjadi, dan bagaimana response Pemprov? pic.twitter.com/qIcHZ1zMBy
— Ismail Fahmi (@ismailfahmi) October 30, 2019
Dari data tersebut terlihat, 230 berita dari media online telah mengangkat pemberitan lem aibon. Pembicaraan di media sosial pun didominasi oleh Twitter jika dibandingkan dengan Facebook.
Pembicaraan warganet mengenai lem aibon di Facebook hanya 366, sementara di Twitter sudah 27,8 ribu dan ketika berita ini dinaikkan sudah mencapai 42 ribu. Artinya, percakapan di Twitter mendominasi 98 persen dari pembahasan lem aibon.
Selain itu, Ismail mengungkap pembicaraan aibon sudah terjadi dari kemarin dan tidak ada cluster tandingan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaifullah menyebut anggaran pembelian lem aibon di usulan sekolah di Jakarta Barat murni kesalahan memasukkan nama anggaran di suku dinas pendidikan. Anggaran itu mestinya untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
Dia memastikan tak ada anggaran lem Aibon dalam APBD DKI Jakarta.
Hal ini diungkapkan Syaifullah menyusul polemik anggaran lem aibon yang sebelumnya tercantum Rp82,8 miliar di input Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Derah (Renja SKPD/UKPD) hasil forum penajaman 2020.
“[Pos anggaran itu] murni untuk BOP. Jadi memang proses penyusunan anggaran 2.100 sekolah perlu waktu untuk memastikan anggaran disusun sesuai kebutuhan. Kami juga melakukan penyisiran,” kata Syaifullah kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/10).
“Karena basisnya adalah jumlah siswa dikali tarif yang ditentukan, kelihatannya suku dinas ada yang kurang pas input,” lanjut dia.
Syaifullah mengaku sudah memeriksa langsung anggaran yang diajukan oleh masing-masing sekolah. Ia pun mengakui bahwa sekolah dan suku dinas pendidikan butuh waktu untuk melakukan pengecekan ulang anggaran.
