Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyesalkan, aksi anarkistis yang terjadi antara sopir angkutan umum dengan pengendara ojek online di Kota Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Ia mengaku, telah menegur jajaran kepolisian yang kurang maksimal dalam mencegah kerusuhan yang terjadi.
“Saya sudah tegur keras aparat yang ada di Bogor. Saya anggap tidak pro aktif,” kata Tito di Mabes Polri, Jakarta.
Tito mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Rapat yang diikuti enam jajaran kepolisian daerah itu juga diikuti dua gubernur, yaitu Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Dalam rapat tersebut, ia menekankan, bahwa Kementerian Perhubungan telah merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
“Nah, yang perlu dilakukan di tingkat wilayah, yaitu lakukan langkah-langkah pro aktif, deteksi dini. Kalau ada gejolak, segera atasi,” kata dia.
“Lakukan, kemudian komunikasi dialog masalah tarif atas tarif bawah, kuota. Banyak yang harus dibicarakan melibatkan stakeholder organda, angkutan konvensional, maupun pengelola online,” lanjut Tito.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sebelumnya memastikan situasi dan kondisi di Kota Bogor aman terkendali pascakericuhan yang terjadi antara sopir angkot dan pengendara ojek online.
Bima juga mengkonfirmasi tidak ada aksi pembakaran angkot di wilayahnya, seperti yang beredar melalui pesan berantai melalui jaringan Whatsapp group.
Kericuhan itu bermula dari beredarnya isu adanya pengendara ojek online yang ditabrak sopir angkot.
Hal tersebut memicu terjadinya aksi bentrok antara sopir angkot dan pengendara ojek online di Jl Sholis Iskandar yang masuk wilayah hukum Kota Bogor.
“Kami sudah konfirmasi, tidak benar pengendara ojek online ini ditabrak supir, memang benar tertabrak, tapi murni karena kecelakaan bukan ditabrak sopir angkot,” kata Bima.
