Pemerintah berupaya membatasi tema ceramah ulama melalui rogram sertfikasi khatib. Lewat program ini, khatib dilarang menyampaikan ceramah yang berisi adu domba dan menghina kelompok lain.
Wacana sertifikasi khatib ini digulirkan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Namun sampai sekarang belum diputuskan lembaga mana yang menjalankan sertifikasi.
Rencana Kemenag ini diingatkan supaya tidak meniru model pengawasan ceramah khatib di era orde baru (orba).
Lukman menuturkan saat ini bangsa sedang diuji, dan arahnya pada disintegrasi bangsa. Sehingga dia berharap para dai untuk mengkampanyekan moderasi agama.
“Menunjukkan nilai-nilai agama Islam yang menyatukan. Bukan yang memecah belah umat,” jelasnya.
Jebolan pondok pesantren Darussalam, Gontor, Ponorogo itu mengatakan dalam program sertifikasi khatib nantinya, Kemenag hanya mengurusi penetapan kualifikasi dan kompetensi.
Sementara lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat khatib, belum ditetapkan sampai sekarang.
Kemenag terus melakukan roadshow ke ormas-ormas Islam dan perguruan tinggi untuk meminta saran terbaik.
Lukman menjelaskan pada tahap awal, sertifikasi khatib ini menyasar dai yang mengisi ceramah di kantor-kantor instansi pemerintah.
Kemudian menyasar khatib langganan masjid nasional, masjid akbar, masjid raya (provinsi), masjid agung (kabupaten/kota), masjid besar (kecamatan), sampai masjid jami’ (kelurahan/desa).
