KPK kini tengah membidik dua pimpinan partai besar, yakni PDIP dan Golkar. Pasalnya masing-masing Ketum bakal terjerat kasus besar.
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto diduga bakal masuk jeratan kasus korupsi E-KTP. Sementara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tengah dibidik kasus BLBI.
Dua skandal kasus tersebut dinilai merupakan bagian dari skenario istana untuk memuluskan Jokowi kembali menjadi Presiden pada 2019.
Meskipun Golkar sudah memastikan mendukung Jokowi, namun pucuk pimpinan dianggap belum menjadi kaki tangan Presiden.
“Tindakan KPK patut dicurigai atas arahan Istana,” kata Ketua Progres 98 Faizal Assegaf, Selasa (3/5/2017).
Lewat serangan hukum tersebut, Presiden Jokowi bakal dengan mudah mengambil tindakan penyelamatan partai jika kedua ketum menjadi tersangka.
Dengan begitu dengan mudah Jokowi mengontrol kedua partai besar untuk mendukungnya pada 2019.
“Beredar kabar bahwa Jokowi telah merestui tiga nama calon ketum Partai Golkar, yakni Luhut Binsar Panjaitan, Idrus Marham, dan Nurdin Halid yang sejauh ini memiliki hubungan kuat dengan Istana,” beber Faizal.
Namun, upaya Jokowi dan jaringan Istana mulai terbaca serta menimbulkan keresahan di internal kedua partai. Megawati dan loyalisnya sudah pasti akan melakukan penghadangan.
“Yang jelas, Megawati dan Setya Novanto yang kini dalam bayang-bayang bidikan KPK sangat sakit hati serta terluka oleh ambisi politik Jokowi. Kongsi politik kedua pihak terancam bubar,” tegas Faizal.
Semua skenario politik itu bermula ketika pasangan Ahok-Djarot yang menjadi perpanjangan tangan Presiden Jokowi dikalahkan Anies-Sandi yang didukung partai oposisi, Gerindra dan PKS.
